Klik Disini
 |
| Wartawan Bodrek, LSM Busuk, Pengacara Bajingan-Ilustrasi |
Jika di panggung hiburan kita biasa mengenal istilah duet maut, kali ini saya ingin memperkenalkan trio maut dari dunia yang sama sekali bukan hiburan. Sebab kalau duet maut di atas panggung membuat orang ingin mendekat, trio yang satu ini justru agak berbeda: dihindari menakutkan, ditemui mengkhawatirkan.
Mereka adalah wartawan bodrek, LSM busuk, dan pengacara bajingan.
Tentu tiga nama itu tidak sedang mewakili profesinya. Wartawan yang benar tidak perlu tersinggung, LSM yang sungguh-sungguh membela masyarakat juga tidak sedang kita bicarakan, demikian pula pengacara yang masih menggunakan hukum untuk mencari keadilan. Yang sedang kita bicarakan adalah spesies lain: orang-orang yang memakai tiga profesi tersebut sebagai alat negosiasi.
Habitatnya bisa di mana-mana. Namun di daerah, mereka kadang menemukan ekosistem yang sangat subur. Ada desa, sekolah, kantor pemerintahan, kegiatan publik, anggaran, proyek, dan—yang paling penting—orang-orang yang mempunyai sesuatu untuk dipertanggungjawabkan tetapi tidak selalu cukup paham bagaimana mempertanggungjawabkannya.
Ambil contoh sederhana: sebuah acara desa.
Acara desa kadang tidak hanya membutuhkan panggung, sound system, konsumsi, dan orang yang bersedia menjadi panitia. Ada satu pos pengeluaran lain yang mungkin tidak pernah tertulis dalam proposal: biaya agar hidup tetap tenang.
Nominalnya sebenarnya tidak besar. Dua ratus ribu, misalnya.
Seorang wartawan datang menawarkan advertorial. Dua ratus ribu saja, Pak. Murah. Bisa tayang di media, acara desa ikut terpublikasi, pemerintah desa juga kelihatan bekerja. Sama-sama untung.
Masalahnya, kalau yang datang lima orang dengan lima nama media berbeda, dua ratus ribu tiba-tiba menjadi sejuta. Belum kalau minggu depan ada kegiatan lagi.
Dan masalah yang lebih besar sebenarnya bukan pada sejuta rupiahnya.
Masalahnya baru terasa ketika kita mencoba mengatakan: tidak.
Ketika Iklan Mulai Terasa Seperti Upeti
Tentu tidak ada yang salah dengan media mencari iklan. Perusahaan pers juga perlu hidup. Wartawan perlu digaji, server perlu dibayar, dan beras sampai hari ini belum bisa dibeli dengan idealisme jurnalistik.
Yang menjadi persoalan adalah ketika advertorial tidak lagi benar-benar ditawarkan, melainkan pelan-pelan terasa seperti upeti untuk membeli ketenangan.
Tidak memasang iklan sebenarnya tidak apa-apa.
Cuma, kebetulan ada persoalan lama yang belum diberitakan.
Nah.
Di sinilah wartawan bodrek menemukan habitatnya. Dan ia tidak selalu bekerja sendirian. Di beberapa daerah tumbuh ekosistem unik: wartawan bodrek bertemu LSM busuk, lalu di ujung meja sudah menunggu pengacara bajingan.
Lengkap.
Yang satu membawa kemungkinan pemberitaan. Yang satu membawa surat dan laporan. Yang terakhir membawa pasal. Kadang ada bonus kekuatan massa di belakangnya.
Jika pemberitaan saja belum cukup membuat orang berkeringat, masih ada laporan. Kalau laporan kurang meyakinkan, pasal bisa ikut dibicarakan.
Maka lengkap sudah apa yang sejak awal kita sebut sebagai trio maut.
Dana BOS dan Kesalahan yang Belum Tentu Kejahatan
Fenomena semacam ini bukan hanya menghantui pemerintah desa. Kepala sekolah pun bisa mengalaminya. Pengelolaan dana BOS, misalnya, memang wajib transparan dan harus diawasi. Kalau ada kepala sekolah mencuri uang pendidikan, bongkar dan proses. Tidak ada yang perlu dibela.
Tetapi persoalan pengelolaan anggaran tidak selalu sesederhana maling dan bukan maling.
Ada kesalahan administrasi, kekeliruan memahami alokasi, bukti pertanggungjawaban yang tidak rapi, sampai kepala sekolah yang lebih paham mengurus murid daripada membaca aturan keuangan yang teknis dan berlapis-lapis.
Kesalahan tetaplah kesalahan dan harus diperbaiki. Tetapi kesalahan administratif tidak otomatis merupakan kejahatan.
Sayangnya, wilayah abu-abu semacam inilah yang sangat lezat jika tujuan akhirnya bukan perbaikan, melainkan negosiasi.
Datang surat klarifikasi. Kopnya besar. Bahasanya mengerikan. Ada kata dugaan, indikasi, penyalahgunaan, kerugian negara, akan kami tindaklanjuti, lengkap dengan pasal-pasal yang membuat orang awam merasa besok pagi sudah harus menyiapkan pakaian untuk masuk penjara.
Padahal belum tentu apa-apa.
Tetapi rasa takut sudah telanjur bekerja.
Dari Balai Desa sampai Kantor Kabupaten
Dan konon, cerita semacam ini tidak berhenti di pagar balai desa atau ruang kepala sekolah. Di lingkungan pemerintah kabupaten pun kisah mengenai relasi semacam ini bukan barang yang sama sekali asing.
Tentu skalanya berbeda.
Kalau di desa urusannya bisa bermula dari advertorial dua ratus ribu, di tingkat kabupaten ada anggaran publikasi, kerja sama media, kegiatan OPD, proyek, dan berbagai urusan yang angkanya tentu tidak lagi pantas dihitung dengan uang bensin.
Wartawan bodrek rupanya cukup adaptif. Ia tahu kepada siapa harus meminta dua ratus ribu dan kepada siapa angka dua ratus ribu justru terasa seperti penghinaan.
Namun di tingkat ini persoalannya bisa lebih rumit. Hubungannya tidak selalu sesederhana pemalak dan korban. Kadang justru terbentuk semacam simbiosis.
Pemerintah membutuhkan pemberitaan yang menyenangkan. Media membutuhkan anggaran publikasi. Kelompok tertentu membutuhkan akses. Pejabat membutuhkan ketenangan.
Akhirnya orang yang seharusnya berdiri di luar pagar untuk mengawasi kekuasaan perlahan-lahan ikut menikmati kopi di dalam pagar.
Kadang pejabat takut kepada mereka. Kadang pejabat memelihara mereka. Dan barangkali yang paling menarik: kadang keduanya terjadi bersamaan.
Ketika Kesalahan Mempunyai Harga
Di sinilah trio maut menemukan nilai ekonominya.
Kesalahan tidak selalu dicari untuk diperbaiki. Kadang ia ditemukan, dipelihara, lalu ditunggu sampai pemilik kesalahan bertanya: “Lha terus, pripun apike?”
Kalimat terakhir itulah pintu negosiasi.
Tidak perlu ada yang menggebrak meja. Tidak perlu mengatakan, “Bayar sekian atau saya laporkan.” Itu cara lama dan terlalu kasar. Semua bisa berlangsung sangat beradab: ngopi, rokokan, ngobrol soal hukum, sambil tetap saling memanggil Pak.
Sampai akhirnya ditemukan sesuatu yang disebut jalan kekeluargaan.
Anehnya, persoalan yang setengah jam sebelumnya dibicarakan seolah mengancam keselamatan uang negara, setelah jalan kekeluargaan ditemukan mendadak tidak lagi begitu mendesak untuk diselamatkan.
Mungkin negara sedang sembuh sendiri.
Industri Ketakutan
Kita tentu harus berhati-hati agar tidak mencampuradukkan semuanya. Banyak wartawan bekerja dengan benar, bahkan hidup susah demi menjaga independensi. Banyak LSM sungguh-sungguh mendampingi masyarakat ketika warga kecil tidak mempunyai suara. Banyak pengacara mempertaruhkan tenaga dan pengetahuannya untuk membela orang yang haknya diinjak.
Justru mereka itulah yang paling dirugikan oleh para bajingan yang memakai nama profesi mereka.
Pers seharusnya menjadi alat kontrol kekuasaan. LSM merupakan bagian masyarakat sipil yang mengawasi negara. Advokat membantu memastikan hukum tidak hanya menjadi milik orang yang mempunyai uang dan jabatan.
Tetapi ketika berita, advokasi, hukum, dan kekuatan massa melebur menjadi instrumen transaksi, kita sedang menghadapi sesuatu yang berbeda: industri ketakutan.
Komoditasnya bukan berita. Bukan pula advokasi. Apalagi keadilan.
Yang diperjualbelikan adalah rasa aman dari ancaman yang mereka ciptakan sendiri.
Dan barangkali itulah sebabnya dua ratus ribu rupiah untuk advertorial terasa murah.
Sebab yang sebenarnya dibeli bukan ruang iklan.
Yang dibeli adalah harapan agar besok mereka tidak datang lagi.
