Klik Disini
 |
| Ilustrasi oleh AI. |
Pejabat teras kabupaten bersedia “ngantor” di pelosok desa bisa jadi sesuatu yang waw, setidaknya bagi pejabat itu sendiri. Ada kesan pemerintah sedang turun gunung, mendekat kepada rakyat, melihat persoalan dari dekat, sekaligus menunjukkan bahwa jarak antara kantor kabupaten dan warga desa bukan lagi persoalan.
Tetapi ada beberapa hal yang mungkin perlu menjadi evaluasi bersama. Salah satunya adalah kerepotan orang desa ketika rombongan pejabat datang.
Hampir tidak mungkin pemerintah desa membiarkan lapangan kosong melompong ketika bupati bersama para kepala perangkat daerah datang. Paling tidak harus ada terop barang sepasang. Dan tentu saja, tidak mungkin hanya terop sepasang. Ada kursi, meja, pengeras suara, konsumsi, kebersihan, dokumentasi, serta berbagai tetek bengek lain yang biasanya tiba-tiba menjadi penting ketika pejabat datang.
Namanya juga pejabat.
Desa tentu tidak mungkin menyambutnya seperti menyambut tetangga yang datang ngopi sore-sore. Ada semacam tata krama pemerintahan yang membuat kedatangan rombongan pejabat hampir pasti melahirkan pekerjaan tambahan bagi pihak desa.
Di sinilah persoalannya menjadi menarik. Program mendekatkan pemerintah kepada masyarakat memang terdengar baik. Tetapi apakah mendekat harus selalu berarti pejabat membawa kantornya ke desa?
Bukankah yang jauh lebih penting adalah memastikan suara masyarakat sampai kepada pengambil kebijakan, kemudian kebijakan itu benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan penyelesaian masalah?
Sebab kalau tujuan utamanya adalah mengetahui persoalan warga, zaman sekarang sebenarnya menyediakan begitu banyak cara untuk melakukannya. Pemerintah tidak harus menunggu bupati datang ke desa untuk mengetahui bahwa jalan rusak, petani kesulitan, layanan kesehatan bermasalah, atau kebutuhan pembangunan belum terpenuhi.
Pemerintahan memiliki perangkat yang cukup lengkap untuk itu. Ada pemerintah desa, kecamatan, perangkat daerah, forum musyawarah pembangunan, laporan masyarakat, data sektoral, kanal pengaduan, bahkan berbagai sarana digital yang memungkinkan informasi bergerak jauh lebih cepat daripada rombongan pejabat.
Maka menjadi agak ganjil jika untuk mengetahui persoalan masyarakat pemerintah harus memindahkan kantor secara fisik ke desa.
Bukan karena pejabat tidak boleh turun ke lapangan. Justru pejabat memang perlu melihat kondisi lapangan. Data di atas kertas tidak selalu sama dengan kenyataan. Sesekali turun langsung juga penting untuk memastikan laporan tidak berhenti sebagai angka dan tabel.
Tetapi ada perbedaan antara turun ke lapangan untuk memverifikasi informasi dengan turun ke lapangan karena pemerintah baru bisa mengetahui persoalan setelah melihatnya sendiri.
Yang pertama menunjukkan kepemimpinan.
Yang kedua justru bisa menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam sistem informasi dan birokrasi pemerintahan.
Bayangkan sebuah rumah sakit. Kalau direkturnya berkeliling dari kamar ke kamar untuk memastikan pasien mana yang sedang demam, kita mungkin akan memuji kedekatannya dengan pasien. Tetapi pada saat yang sama, kita juga boleh bertanya: bagaimana sistem pemantauan pasiennya?
Begitu pula pemerintahan.
Pemerintah yang efektif bukan pemerintah yang paling sering terlihat hadir secara fisik. Pemerintah yang efektif adalah pemerintah yang memiliki sistem sehingga persoalan masyarakat dapat diketahui, dipetakan, diprioritaskan, kemudian ditangani oleh perangkat yang memang bertanggung jawab.
Karena itu, persoalan sebenarnya bukan sekadar soal Bunga Desa. Persoalannya adalah bagaimana kita mengukur keberhasilan sebuah pemerintahan.
Apakah pemerintah disebut dekat dengan rakyat karena bupati datang ke desa?
Apakah kepala dinas disebut responsif karena ikut duduk mendengarkan keluhan warga?
Ataukah kedekatan pemerintah seharusnya diukur dari seberapa cepat jalan yang rusak diperbaiki, seberapa mudah pelayanan diperoleh, seberapa tepat bantuan diberikan, seberapa baik petani dilindungi, dan seberapa banyak persoalan masyarakat yang benar-benar diselesaikan?
Sebab rakyat sebenarnya tidak terlalu membutuhkan pejabat untuk sekadar mengetahui bahwa jalan di depan rumahnya rusak. Mereka membutuhkan jalan itu diperbaiki.
Petani tidak membutuhkan pejabat sekadar mengetahui bahwa harga hasil panennya rendah. Mereka membutuhkan kebijakan yang membuat kehidupannya lebih layak.
Warga tidak membutuhkan pemerintah sekadar datang, mendengar, mengangguk, kemudian pulang. Mereka membutuhkan keputusan yang membuat keluhan mereka tidak harus disampaikan berulang-ulang pada acara berikutnya.
Di sinilah ukuran pemerintahan menjadi penting: bukan pada seberapa sering pejabat datang, tetapi pada seberapa jauh kebijakan pemerintah sampai kepada rakyat.
Sebab kedatangan pejabat pada akhirnya adalah sebuah peristiwa. Ia berlangsung sehari, mungkin beberapa jam. Setelah itu rombongan pulang, terop dibongkar, kursi dikembalikan, lapangan kembali kosong dan kehidupan desa berjalan seperti biasa.
Yang semestinya tidak kembali seperti biasa adalah persoalan yang tadi dibicarakan.
Kalau setelah Bunga Desa tidak ada tindak lanjut, tidak ada keputusan, tidak ada anggaran, tidak ada program, dan tidak ada perubahan yang dirasakan masyarakat, maka kegiatan itu berisiko berhenti sebagai sebuah pertunjukan administratif yang sangat rajin hadir, tetapi belum tentu menghasilkan sesuatu.
Bahkan dari sisi pemerintah desa, kita perlu bertanya apakah setiap kunjungan pejabat harus selalu dibayar dengan kerepotan pihak yang dikunjungi. Jangan sampai program yang dimaksudkan untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat justru membuat masyarakat sibuk mempersiapkan kedatangan pemerintah.
Tentu saja, tidak adil jika setiap kunjungan pejabat langsung disebut pencitraan. Kunjungan lapangan bisa sangat berguna. Dialog langsung dengan warga juga tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh teknologi.
Tetapi jangan pula menjadikan kehadiran fisik sebagai ukuran utama keberhasilan pemerintahan.
Pemerintah yang baik tidak harus selalu terlihat sedang bekerja. Kadang justru pemerintah yang bekerja dengan baik adalah pemerintah yang tidak banyak terlihat karena sistemnya berjalan.
Aspirasi warga sudah tercatat. Data sudah tersedia. Perangkat daerah tahu apa yang harus dilakukan. Anggaran disiapkan. Program berjalan. Pengawasan dilakukan. Dan masyarakat akhirnya merasakan perubahan.
Bukankah itu yang sebenarnya kita harapkan?
Sebab jalan tidak menjadi mulus karena pernah dilihat bupati. Desa tidak menjadi maju karena pernah menjadi tempat pejabat berkantor. Dan masyarakat tidak menjadi sejahtera karena pernah didatangi rombongan pemerintah.
Yang mengubah keadaan adalah kebijakan.
Maka Bunga Desa boleh saja terus berbunga. Tetapi jangan sampai bunganya lebih banyak daripada buahnya.
Sebab pada akhirnya, rakyat tidak terlalu membutuhkan pemerintah yang rajin datang.
Rakyat membutuhkan pemerintah yang rajin bekerja, meskipun tidak sedang datang.
