Klik Disini
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) pada medio Mei 2022 menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Ponorogo Tahun Anggaran 2021 berpredikat wajar tanpa pengecualian. Kementerian Keuangan melalui Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jatim juga mengesahkan predikat tertinggi unqualified opinion dari auditor eksternal (BPK) itu. Piagam dan plakat WTP diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di Surabaya, Senin (14/11/2022).
Dengan begitu, Pemkab Ponorogo kian mengukuhkan diri sebagai pencetak double quintrick (10 kali) opini WTP. Kang Bupati –sapaan Bupati Sugiri Sancoko—mengungkapkan bahwa opini WTP merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat atas kerja keras dan komitmen kepala daerah dalam mengelola keuangan secara transparan serta akuntabel. Sebuah penghargaan yang patut disyukuri dan harus dipertahankan.‘’Bukan semata-mata prestasi tetapi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah,’’ ungkapnya.
Menurut Kang Bupati, opini WTP diraih dengan kerja keras, komitmen, serta dukungan dari masyarakat. Menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. ‘’Tentu ada catatan kecil yang harus kita benahi agar tatakelola keuangan semakin baik,’’ terangnya sembari menyatakan bahwa kewajaran penyajian laporan keuangan akan menjadi budaya di lingkup Pemkab Ponorogo.
Sebelumnya, BPK mengapresiasi Pemkab Ponorogo yang berhasil mempertahankan opini WTP 10 kali berturut-turut. Jika mampu dipertahankan dan dibarengi tata kelola keuangan pemerintah daerah yang transparan serta akuntabel, maka akan diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(kominfo/fad/hw)
