Klik Disini
Seputarponorogo.com—Ribuan guru tidak tetap (GTT) non-Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Ponorogo akhirnya mendapat respons dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo usai menyuarakan aspirasi mereka dalam aksi damai beberapa waktu lalu. Pemkab memastikan akan melakukan kajian menyeluruh terkait peluang para GTT non-Dapodik agar dapat masuk dalam sistem Dapodik apabila pemerintah pusat kembali membuka akses pada tahun 2027.
Sekretaris Daerah Ponorogo, Agus Sugiarto, mengatakan bahwa pemerintah daerah menghargai perjuangan dan pengabdian para guru non-Dapodik yang selama ini turut membantu dunia pendidikan di Ponorogo. Untuk itu, Pemkab bersama DPRD Ponorogo akan membentuk tim lintas organisasi perangkat daerah (OPD) guna membahas persoalan tersebut secara lebih detail.
Tim Lintas OPD Akan Petakan Kebutuhan Guru
Menurut Agus, tim tersebut nantinya bertugas melakukan pemetaan kebutuhan guru, kesiapan daerah, hingga menghitung dampak fiskal apabila kebijakan terkait Dapodik kembali dibuka oleh pemerintah pusat.
“Aspirasi para GTT kami hargai karena mereka punya jasa besar di dunia pendidikan. Karena itu akan dibentuk tim lintas OPD untuk membahas persoalan ini,” katanya.
Ia menjelaskan, tuntutan utama para GTT non-Dapodik sebenarnya hanya ingin memperoleh kesempatan masuk ke dalam Dapodik. Sebab, ketika sudah tercatat di sistem tersebut, para guru memiliki peluang mengikuti berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan tenaga pendidik.
“Mereka meminta bisa masuk Dapodik. Ketika sudah masuk, nantinya ada program-program yang bisa diakses oleh teman-teman guru,” ujarnya.
Agus menambahkan, pembentukan tim lintas OPD juga melibatkan komunikasi intensif dengan Komisi D DPRD Ponorogo. Selama ini, pembahasan terkait GTT non-Dapodik lebih banyak dilakukan bersama dinas terkait saja.
Nantinya, tim akan melakukan pemetaan secara rinci mengenai kebutuhan guru di berbagai wilayah serta kesiapan daerah apabila kebijakan penerimaan Dapodik kembali dibuka.
“Kita lakukan mapping sesuai kebutuhan penyebarannya dan seperti apa readiness criteria-nya,” imbuh mantan Kepala BPKAD Ponorogo tersebut.
Pemkab Dalami Aturan Masuk Dapodik
Selain itu, Pemkab Ponorogo juga tengah mendalami aturan-aturan lama terkait syarat masuk Dapodik. Agus menyebut akses masuk Dapodik diketahui telah ditutup sejak tahun 2020 lalu, sehingga pemerintah daerah perlu memahami kembali mekanisme dan persyaratan yang berlaku sebelumnya.
“Dulu ada beberapa syarat tertentu untuk masuk Dapodik. Nah, ini masih kita dalami lagi apakah nantinya aturannya tetap sama atau berubah,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Forum GTT Non-Dapodik Ponorogo, Mahmud Danuri, berharap pertemuan antara forum guru dengan Pemkab maupun DPRD dapat menghasilkan solusi nyata bagi sekitar 1.000 guru non-Dapodik di Ponorogo.
Ia menegaskan, para guru hanya berharap memperoleh kesempatan masuk Dapodik tanpa tuntutan lain. Menurutnya, banyak guru yang telah mengabdi cukup lama namun hingga kini belum masuk dalam sistem tersebut.
“Kami hanya ingin bisa masuk Dapodik. Teman-teman ini sudah lama mengabdi,” pungkasnya.
