Klik Disini
Belakangan ini, pembicaraan soal ETLE di Ponorogo terasa ada di mana-mana. Dari warung kopi, grup WhatsApp keluarga, sampai obrolan selepas salat di musala kampung, topiknya nyaris sama: banyak warga tiba-tiba menerima surat tilang elektronik meski merasa tidak pernah diberhentikan polisi di jalan.
Sebagian kaget. Sebagian kesal. Ada pula yang mencoba memahami.
Fenomena ini sebenarnya menunjukkan satu hal sederhana: cara penegakan aturan lalu lintas sedang berubah, sementara kebiasaan masyarakat belum sepenuhnya ikut berubah.
Dulu, orang memahami tilang sebagai peristiwa langsung di jalan. Ada pelanggaran, ada polisi menghentikan kendaraan, lalu urusan selesai di tempat. Sekarang situasinya berbeda. Dengan ETLE, pelanggaran cukup direkam kamera atau perangkat handheld petugas. Surat konfirmasi bisa datang beberapa hari kemudian. Tidak ada teguran langsung. Tidak ada percakapan di pinggir jalan. Tiba-tiba saja surat datang ke rumah.
Bagi masyarakat perkotaan yang sudah lama akrab dengan kamera pengawas, mungkin ini tidak terlalu mengejutkan. Tetapi bagi sebagian warga desa, terutama yang kesehariannya dekat dengan sawah, ladang, atau aktivitas jarak pendek antardusun, perubahan ini terasa mendadak.
Tidak sedikit yang merasa, “Lha saya cuma ke sawah sebentar.”
Kalimat seperti itu sebenarnya bukan bentuk penolakan total terhadap aturan. Lebih sering, itu adalah ungkapan tentang kebiasaan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Banyak warga terbiasa berkendara jarak dekat tanpa helm karena merasa medan yang ditempuh aman, dekat, dan bukan jalan besar.
Padahal, dari sudut pandang hukum, aturan tetaplah aturan. Helm diwajibkan bukan karena jauh atau dekatnya perjalanan, melainkan karena risiko kecelakaan tidak pernah benar-benar bisa diprediksi. Orang bisa jatuh bahkan di jalan desa yang sepi.
Di titik ini, masyarakat memang perlu menerima bahwa disiplin lalu lintas tidak bisa terus bergantung pada kebiasaan lama.
Namun di sisi lain, aparat juga perlu memahami bahwa perubahan budaya tidak selalu bisa dipaksakan dalam waktu singkat. Penegakan hukum akan lebih mudah diterima ketika masyarakat merasa diberi pemahaman, bukan sekadar dihukum.
Karena itu, yang ramai dibicarakan warga sebenarnya bukan hanya soal ditilang atau tidak ditilang. Ada rasa bahwa perubahan datang terlalu cepat. Sosialisasi dianggap belum benar-benar merata, tetapi penindakan sudah terasa masif.
Sebagian warga bahkan baru tahu bahwa ETLE sekarang tidak harus berupa kamera besar di persimpangan jalan. Ada ETLE handheld yang bentuknya mirip perangkat biasa dan bisa digunakan petugas dari jarak tertentu. Dari sinilah muncul kebingungan sekaligus kecurigaan di tengah masyarakat.
Sayangnya, di tengah situasi seperti ini, muncul pula respons yang kurang tepat dari sebagian pengendara. Ada yang mulai menutup pelat nomor dengan plastik, tas kresek, atau membuat nomor kendaraan sulit terbaca.
Ini tentu bukan solusi.
Kalau dipikir-pikir, tindakan seperti itu justru menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya sadar sedang melakukan pelanggaran. Hanya saja, sebagian memilih mencari cara agar tidak terdeteksi.
Padahal, menutupi pelat nomor bukan pelanggaran kecil. Selain membahayakan identifikasi kendaraan, tindakan itu juga bisa menimbulkan masalah lain ketika terjadi kecelakaan atau tindak kriminal di jalan.
Di sinilah pentingnya melihat persoalan ETLE secara lebih jernih. Tidak semua kritik warga berarti antiaturan. Dan tidak semua penegakan hukum otomatis salah hanya karena menuai keluhan.
Warga punya hak untuk berharap ada pendekatan yang lebih manusiawi, terutama dalam masa transisi perubahan sistem. Tetapi masyarakat juga perlu jujur bahwa disiplin berlalu lintas di daerah kita memang masih sering longgar. Helm dipakai kalau jauh saja. Sabuk pengaman kadang dianggap formalitas. Pelat nomor sering dimodifikasi sesuka hati. Kebiasaan seperti ini selama bertahun-tahun dianggap biasa karena pengawasan tidak terlalu ketat.
Kini, ketika pengawasan mulai konsisten melalui ETLE, banyak orang merasa “kaget budaya”.
Mungkin memang di situlah tantangannya.
Kita sedang berada di masa ketika teknologi mulai mengambil peran besar dalam penegakan aturan. Sistem digital tidak mengenal kompromi kebiasaan. Kamera tidak membedakan siapa petani, pegawai, mahasiswa, atau pedagang pasar. Kalau pelanggaran terekam, sistem akan tetap berjalan.
Tetapi justru karena itu, pendekatan komunikasi menjadi sangat penting. Penegakan hukum yang baik bukan hanya soal banyaknya tilang, melainkan juga soal tumbuhnya kesadaran masyarakat.
Tujuan akhirnya tentu bukan agar warga takut kamera. Tujuan besarnya adalah membangun budaya tertib yang lahir dari kesadaran.
Dan mungkin, semua pihak memang perlu saling memahami.
Masyarakat perlu mulai membiasakan diri bahwa aturan lalu lintas bukan hanya berlaku di jalan besar kota. Sementara aparat juga perlu memastikan bahwa sosialisasi, edukasi, dan pendekatan persuasif tetap berjalan berdampingan dengan penindakan.
Karena bagaimanapun, disiplin yang tumbuh dari pemahaman akan jauh lebih bertahan lama dibanding disiplin yang lahir semata-mata karena rasa takut ditilang.
Ponorogo sedang belajar menghadapi perubahan itu. Kadang muncul protes, kadang muncul candaan, kadang juga muncul kekesalan. Tetapi dari semua perdebatan ini, ada satu hal yang sebenarnya mulai terlihat: masyarakat perlahan mulai sadar bahwa berkendara tertib bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan bersama.
