Klik Disini
Seputarponorogo.com—
Aksi damai yang digelar oleh ribuan guru honorer yang tergabung dalam Forum GTT (Guru Tidak Tetap) di Ponorogo baru-baru ini menyisakan ruang diskusi yang mendalam. Tanpa orasi yang menggelegar, mereka memilih long march dengan tertib, membawa spanduk berisi tuntutan sederhana namun krusial: bukakan kembali pintu Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang kabarnya telah terkunci sejak tahun 2020.
Basi masyarakat awam yang kebetulan berpapasan dengan barisan guru tersebut di jalanan Ponorogo, mungkin terbersit satu pertanyaan mendasar: Kenapa ya, sudah tahu tidak masuk sistem dan gajinya minim, mereka kok masih mau-maunya tetap masuk kelas dan mengajar selama bertahun-tahun?
Jika logika industri atau ketenagakerjaan biasa yang kita pakai, fenomena ini tentu terasa aneh. Di sektor pabrik atau kantoran, pekerja yang digantung statusnya dan tidak diberi upah layak pasti akan langsung angkat kaki atau mogok kerja. Namun, dunia pendidikan kita memiliki dinamikanya sendiri. Di sinilah letak keunikan sekaligus ironi terbesar dalam sistem sosial kita.
Jeratan Moral dan Romantisasi Keikhlasan
Alasan pertama mengapa para guru honorer ini bertahan melampaui batas logis adalah ikatan emosional dan moral. Ketika seorang guru melangkah masuk ke dalam ruang kelas dan melihat mata anak-anak didik yang haus akan ilmu, nalar instan tentang "untung-rugi" materiil sering kali luntur. Ada tanggung jawab moral yang berbisik bahwa jika mereka pergi, kelas akan kosong dan masa depan anak-anak itu akan terbengkalai.
Sayangnya, keluhuran budi ini sering kali mengalami romantisasi yang kebablasan lewat slogan "Pahlawan Tanpa Tanda Jasa". Slogan yang awalnya bertujuan memberikan penghormatan, dalam realitasnya kerap berubah menjadi senjata makan tuan. Guru dikondisikan untuk selalu nrimo, ikhlas, dan tabah, seolah-olah membicarakan kesejahteraan dan hak administratif adalah hal yang tabu bagi seorang pendidik.
Selain beban moral, ada aspek sunk cost fallacy—sebuah bias psikologis di mana seseorang enggan melepaskan suatu jalur karena merasa sudah telanjur berinvestasi terlalu banyak. Setelah kuliah bertahun-tahun dan mengabdi sekian lama, ada harapan yang terus dirawat bahwa "sebentar lagi kebijakan akan berubah" atau "tahun depan mungkin ada keajaiban". Harapan inilah yang membuat mereka terus bertahan, bertaruh dengan waktu yang kian mengikis usia produktif mereka.
Simbiosis Mutualisme yang Keliru: Antara Sekolah dan Pemerintah
Keanehan ini semakin lengkap karena absennya "peringatan dini" dari pihak sekolah maupun pemerintah daerah. Mengapa sekolah tidak melarang sejak awal jika memang tidak ada jaminan masa depan? Jawabannya sederhana: sekolah sangat membutuhkan mereka.
Saat ada guru PNS yang pensiun atau mutasi, kepala sekolah dihadapkan pada situasi darurat. Proses pengangkatan guru resmi dari pusat memakan waktu birokrasi yang sangat lama. Agar roda sekolah tidak mandek, direkrutlah guru honorer secara mandiri menggunakan sisa dana BOS atau komite seadanya, sembari menjanjikan hal-hal manis di masa depan.
Pemerintah daerah pun sebenarnya menyadari kondisi ini. Namun, ada semacam pembiaran sistemis yang terjadi. Jika pemerintah daerah bersikap tegas dan melarang semua guru non-Dapodik mengajar demi mematuhi aturan pusat, maka dunia pendidikan di daerah bisa lumpuh seketika karena kekurangan tenaga pengajar.
Akhirnya, semua pihak memilih menutup mata. Pemerintah daerah menikmati hasil kerja para guru ini—angka literasi terjaga dan sekolah tetap berjalan—tanpa harus pusing memikirkan beban anggaran belanja pegawai dalam APBD mereka. Sebuah jalan pintas yang nyaman bagi birokrasi, namun mengorbankan nasib manusia di ujung tombak lapangan.
Di Mana Suara Organisasi Profesi?
Di tengah kemelut ini, publik juga sering bertanya-tanya mengenai peran organisasi profesi seperti PGRI yang memiliki sumber daya manusia dan finansial yang sangat besar. Mengapa daya tawar yang raksasa itu seolah melempem untuk menyelesaikan masalah spesifik guru non-Dapodik?
Realitas di lapangan menunjukkan adanya benturan kepentingan yang cukup pelik. Struktur kepengurusan organisasi profesi di tingkat daerah sering kali didominasi oleh para guru senior berstatus ASN, kepala sekolah, atau bahkan pejabat dinas setempat. Posisi ganda ini membuat pergerakan mereka cenderung menggunakan jalur diplomasi meja perundingan yang santun dan ewuh pakewuh, alih-alih melakukan tekanan kebijakan yang progresif dan agresif.
Aksi damai di Ponorogo hari ini adalah sebuah pengingat bahwa ketabahan dan keikhlasan itu ada batasnya. Ketika ruang untuk berdialog secara administratif tersumbat oleh kaku dan dinginnya sistem digital seperti Dapodik, jalanan akhirnya menjadi ruang kelas baru tempat para guru ini mengajarkan kita tentang arti keadilan yang sesungguhnya. Sudah saatnya sistem pendidikan kita berhenti mengeksploitasi kata "ikhlas" dan mulai memberikan kepastian yang manusiawi bagi mereka yang mencerdaskan kehidupan bangsa.
