Klik Disini
Seputarponorogo.com, Ponorogo--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sejumlah saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap jabatan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Sebanyak 12 orang dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Jumat, 20 Februari 2026.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pendalaman perkara pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar pada November 2025. KPK berupaya mengurai lebih jauh konstruksi kasus serta menelusuri aliran dana yang diduga berkaitan dengan praktik rasuah di Pemkab Ponorogo.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan tidak dilakukan di Gedung Merah Putih Jakarta. Para saksi diperiksa di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Madiun, Jawa Timur.
“KPK berharap seluruh saksi memenuhi panggilan penyidik. Informasi dari para saksi sangat penting untuk melengkapi berkas perkara,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya.
Daftar 12 Saksi yang Dipanggil KPK di Kasus Ponorogo
Ke-12 saksi berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), kepala dinas, anggota DPRD, hingga pihak swasta.
- Agus Sugiarto (Kepala BPPKAD Kabupaten Ponorogo)
- Rizky Wahyu Nugroho (Kabag Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Ponorogo)
- Indah Wahyuni (Kepala BKD Provinsi Jawa Timur)
- Dyah Ayu Puspitaningarti (Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Ponorogo)
- Sapto Jatmiko Tjipto Rahardjo (Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo)
- Relelyanda Solekha Wijayanti (Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo)
- Jamus Kunto Purnomo (PNS)
- Besse Tenrisampeang (PNS)
- Susilowati (Wiraswasta)
- Lutfi Khoirul Zamroni (Wiraswasta)
- Daris Fuadi (Pihak Swasta)
- Citra Yulia Margareta (Ibu Rumah Tangga)
Kronologi Kasus Suap Jabatan dan OTT KPK di Ponorogo
Kasus ini merupakan tindak lanjut dari OTT KPK yang berlangsung pada November 2025. Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan empat tersangka, yakni Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Sekretaris Dinas Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, Direktur RSUD Dr Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, serta pihak swasta bernama Sucipto.
Dugaan suap bermula dari pengurusan jabatan Direktur RSUD. Yunus Mahatma diduga menyerahkan uang secara bertahap sejak Februari hingga Agustus 2025 agar tetap mempertahankan posisinya.
Total dana yang diduga disalurkan mencapai Rp1,25 miliar, dengan rincian sekitar Rp900 juta diduga mengalir kepada Bupati Ponorogo dan Rp325 juta kepada pejabat dinas terkait.
Dalam perkembangan penyidikan, terungkap pula dugaan permintaan tambahan dana sebesar Rp1,5 miliar pada awal November 2025 sebelum akhirnya KPK melakukan operasi penindakan.
Perkembangan Kasus Korupsi Pemkab Ponorogo
KPK menegaskan proses penyidikan akan terus berjalan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik suap jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo. Publik kini menanti perkembangan lanjutan, termasuk kemungkinan pemanggilan saksi tambahan maupun penetapan tersangka baru.
