Seputarponorogo.com, PONOROGO – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ponorogo mengalami gangguan setelah puluhan dapur penyedia makanan bergizi menghentikan sementara aktivitasnya. Penyebabnya, dana operasional yang disalurkan melalui mekanisme virtual account (VA) belum juga cair.
Akibat kondisi tersebut, distribusi makanan kepada ribuan penerima manfaat di berbagai wilayah Ponorogo terpaksa dihentikan sementara hingga ada kepastian pencairan anggaran dari pemerintah pusat.
Informasi penghentian layanan mulai diketahui masyarakat setelah beredarnya sejumlah surat pemberitahuan yang diterima wali murid dan orang tua siswa penerima program MBG. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak dapat melanjutkan distribusi makanan karena menunggu penyesuaian dan pencairan anggaran.
Salah satu surat yang beredar berasal dari SPPG Nologaten bernomor 001/SPPG-NOLOGATEN/VI/2026. Dalam pemberitahuan itu disebutkan bahwa layanan distribusi MBG dihentikan mulai 5 Juni 2026 hingga waktu yang belum dapat ditentukan.
Pihak pengelola menyebut penghentian sementara dilakukan menyusul adanya penyesuaian anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga operasional dapur tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Ponorogo, Sheila Amanda, membenarkan bahwa sebanyak 21 dapur SPPG saat ini tidak beroperasi. Menurutnya, persoalan tersebut murni disebabkan keterlambatan pencairan dana melalui sistem virtual account.
“Ada 21 SPPG yang berhenti sementara karena dana belum cair. Namun informasi dari pusat, pencairan akan dilakukan sehingga operasional bisa kembali berjalan pekan depan,” ujarnya, Jumat (5/6/2026).
Sheila menjelaskan seluruh dapur yang terdampak saat ini masih menunggu proses transfer dana. Setelah dana masuk, kegiatan produksi dan distribusi makanan bergizi dapat kembali dilakukan.
Ia menambahkan beberapa titik yang sudah melaporkan penghentian operasional berada di wilayah Kecamatan Babadan, seperti SPPG Ngunut dan SPPG Polorejo. Selain itu, sebagian besar dapur SPPG di Kecamatan Badegan juga mengalami kondisi serupa.
Meski demikian, pihaknya optimistis persoalan administrasi tersebut tidak akan berlangsung lama. Berdasarkan informasi yang diterima dari pusat, proses pencairan dana sedang berlangsung dan diperkirakan rampung dalam beberapa hari ke depan.
“Perkiraan kami minggu depan seluruh 21 SPPG yang saat ini berhenti sudah bisa kembali beroperasi dan melayani penerima manfaat,” kata Sheila.
Saat ini Kabupaten Ponorogo memiliki 85 dapur SPPG yang tersebar di seluruh kecamatan. Dengan demikian, sekitar seperempat dari total dapur yang ada sempat terdampak oleh keterlambatan pencairan anggaran tersebut.
Harapan agar layanan segera kembali normal juga disampaikan para orang tua siswa. Salah satunya Pipit Fitria yang mengaku terkejut setelah menerima surat pemberitahuan penghentian distribusi makanan untuk anaknya.
“Awalnya kaget karena biasanya anak saya rutin menerima makanan dari program itu. Tiba-tiba ada surat pemberitahuan penghentian sementara. Semoga segera berjalan lagi,” tuturnya.
SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi merupakan unit operasional di bawah Badan Gizi Nasional yang bertugas menyiapkan dan mendistribusikan makanan bergizi dalam program MBG. Dapur-dapur ini menjadi ujung tombak pemerintah dalam menyediakan asupan gizi bagi kelompok sasaran seperti pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Selain berfungsi sebagai pusat produksi makanan bergizi, SPPG juga memiliki peran edukatif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Seluruh dapur diwajibkan memenuhi standar keamanan pangan yang ketat, dikelola bersama tenaga ahli gizi, serta mendapatkan pengawasan berkala dari fasilitas kesehatan setempat guna memastikan kualitas dan kebersihan makanan yang disajikan.
Reporter: N/A
Editor: N/A


