Klik Disini
Seputarponorogo.com, Ponorogo—Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Ponorogo langsung direspons serius oleh pemerintah daerah. Pemkab Ponorogo melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) bergerak cepat melakukan pendataan kerusakan infrastruktur, sembari menyiapkan langkah perbaikan agar mobilitas dan aktivitas warga tidak terhambat berkepanjangan.
Berdasarkan hasil pendataan DPUPKP Ponorogo, sedikitnya terdapat tujuh titik infrastruktur yang mengalami kerusakan cukup parah. Kerusakan tersebut meliputi jembatan rusak, jalan amblas, hingga talud longsor yang tersebar di beberapa kecamatan.
Kepala DPUPKP Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo, menyampaikan bahwa dampak bencana di setiap lokasi memiliki tingkat kerusakan dan urgensi yang berbeda. Karena itu, penanganannya tidak bisa disamaratakan.
“Karena kebutuhan anggarannya tidak kecil, maka harus ditentukan skala prioritas. Ada yang bisa ditangani darurat dan ada yang harus menunggu perbaikan permanen,” ujar Jamus, Minggu (1/2/2026).
Adapun titik-titik kerusakan tersebut berada di tiga jembatan Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, satu jembatan di Desa Bancar dan satu jembatan di Desa Kunti, Kecamatan Bungkal, jalan amblas di Desa Wagir Lor, Kecamatan Ngebel, serta talud longsor di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan. Dari perhitungan awal, total anggaran yang dibutuhkan untuk memulihkan seluruh infrastruktur tersebut diperkirakan mencapai Rp15 miliar.
Salah satu titik paling krusial berada di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo. Tiga jembatan di satu dusun rusak hampir bersamaan. Kondisi ini mengancam sekitar 500 warga Dusun Mijil dan Dusun Mingging terisolasi jika tidak segera dilakukan penanganan.
Namun, keterbatasan anggaran membuat Pemkab Ponorogo harus mengambil langkah strategis. Dari tiga jembatan yang rusak, hanya satu jembatan yang diprioritaskan untuk diperbaiki lebih dulu, yakni jembatan di Dusun Mingging.
“Dua jembatan lainnya rusaknya hanya satu jalur. Kalau yang diperbaiki bukan jalur utama, dampaknya tidak maksimal. Karena itu, kami fokuskan perbaikan di jembatan Dusun Mingging,” jelas Jamus.
Jembatan Dusun Mingging dinilai paling vital karena merupakan akses jalan kabupaten sekaligus jalur utama aktivitas ekonomi warga. Dengan dibukanya kembali akses tersebut, diharapkan mobilitas masyarakat bisa segera normal.
Terkait teknis pengerjaan, DPUPKP Ponorogo masih menyusun detail desain. Opsi yang dipertimbangkan mulai dari penanganan darurat hingga pembangunan konstruksi baja agar dapat dilalui kendaraan roda empat. Seluruh rencana akan disesuaikan dengan kemampuan Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemkab Ponorogo.
Selain itu, Pemkab Ponorogo juga menunggu respons dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait usulan bantuan, terutama untuk titik-titik kerusakan yang membutuhkan anggaran besar.
“Kami akan laporkan ke pimpinan terkait kebijakan dan kebutuhan anggaran. Beberapa titik, seperti di Wagir Lor, juga diusulkan penanganannya ke provinsi,” pungkasnya.
Di tengah cuaca yang masih sulit diprediksi, perbaikan infrastruktur bukan sekadar urusan bangunan. Lebih dari itu, menyangkut akses hidup warga, jalur ekonomi, dan rasa aman masyarakat Ponorogo. Warga pun berharap perbaikan dapat segera dilakukan agar aktivitas kembali lancar tanpa harus memutar jauh atau mempertaruhkan keselamatan.
