Klik Disini
 |
| Penandatangan nota kesepakatan kebijakan keuangan pra 2026 |
Ponorogo, Seputar Ponorogo – DPRD bersama Pemkab Ponorogo resmi menuntaskan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026. Nota kesepakatan kebijakan keuangan tersebut ditandatangani pada Kamis (22/8), dengan salah satu poin utama berupa proyeksi kenaikan pendapatan daerah dibanding tahun sebelumnya.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menjelaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS 2026 telah melewati serangkaian forum antara badan anggaran (Banggar) dan pihak eksekutif. Dari hasil kesepakatan, pendapatan daerah tahun depan diproyeksikan mencapai Rp 2,5 triliun, naik sekitar Rp 63 miliar (2,62 persen) dari APBD 2025.
Kenaikan tersebut ditopang oleh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan sebesar Rp 524 miliar pada 2026.
“Peningkatan PAD ini harus diimbangi kreativitas Pemda tanpa menambah beban masyarakat,” ujar Dwi Agus.
Ia menambahkan, optimalisasi PAD penting dilakukan karena pada 2026 transfer dana dari pemerintah pusat diperkirakan berkurang. Dalam rancangan KUA-PPAS, penerimaan transfer dari pusat ditetapkan Rp 1,8 triliun, atau turun sekitar Rp 5 miliar dari tahun berjalan.
“Penurunan ini terjadi karena adanya wacana pengurangan dana alokasi khusus maupun dana alokasi umum,” jelasnya.
Kondisi tersebut diharapkan dapat menjadi pemicu Pemkab Ponorogo untuk lebih agresif menggali potensi PAD, terutama dari sektor-sektor pajak yang selama ini belum tergarap maksimal. Namun DPRD menegaskan agar kebijakan tersebut tidak menambah beban rakyat.
“Banyak sektor yang bisa dioptimalkan, bukan hanya PBB (pajak bumi bangunan), tapi juga sektor kreatif lainnya,” imbuhnya.
Dengan adanya penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS ini, DPRD mendorong Pemkab Ponorogo agar lebih inovatif dalam menggali potensi pendapatan, sehingga APBD 2026 tetap stabil meski transfer dana dari pusat mengalami pengurangan.
Meta deskripsi: DPRD dan Pemkab Ponorogo sepakat KUA-PPAS 2026. Pendapatan daerah diproyeksikan Rp 2,5 triliun, PAD ditarget Rp 524 miliar.
