Klik Disini
SEPUTARPONOROGO.COM, Ponorogo – Keluhan warga dan pengguna jalan soal kondisi Jalan Gajah Mada Ponorogo akhirnya mendapat respons. Pemerintah Kabupaten Ponorogo memastikan ruas jalan strategis di pusat kota tersebut masuk agenda pengaspalan ulang pada tahun 2026.
Sebagai salah satu akses vital di pusat Kota Reyog, Jalan Gajah Mada tak hanya berfungsi sebagai jalur penghubung antarkawasan, tetapi juga mencerminkan wajah perkotaan Ponorogo. Setiap hari, arus kendaraan melintas padat di ruas ini, menjadikannya salah satu jalan dengan tingkat kepadatan lalu lintas tertinggi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo, memastikan seluruh perencanaan teknis proyek telah dirampungkan. Saat ini, proses perbaikan Jalan Gajah Mada memasuki tahapan persiapan lelang pekerjaan.
“Mulai dari simpang Ngepos sampai perempatan Tonatan, Jalan Gajah Mada akan kami aspal ulang secara menyeluruh,” ujar Jamus, Senin (2/2/2026).
Perbaikan Jalan Gajah Mada menjadi bagian dari agenda prioritas penanganan infrastruktur jalan di Ponorogo. Selain berada di kawasan strategis pusat kota, kondisi jalan yang tidak rata dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan sekaligus keselamatan pengguna jalan.
Secara keseluruhan, Pemkab Ponorogo mengalokasikan anggaran perbaikan jalan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan tersebar di berbagai wilayah. Namun, porsi anggaran untuk kawasan perkotaan relatif terbatas.
Selain Jalan Gajah Mada, satu ruas lain di pusat kota yang dipastikan mendapat penanganan tahun ini adalah Jalan Basuki Rahmat. Sementara itu, sejumlah jalan protokol lain masih harus menunggu giliran perbaikan.
“Untuk Jalan Batoro Katong, Ahmad Dahlan, dan Urip Sumoharjo belum bisa terakomodasi,” jelas Jamus.
Ia mengakui, kondisi sejumlah jalan utama tersebut turut memengaruhi citra Kota Ponorogo. Namun, keterbatasan ruang fiskal membuat pemerintah daerah harus menyusun skala prioritas pembangunan.
Untuk menjawab kebutuhan perbaikan jalan-jalan utama lainnya, DPUPKP Ponorogo berupaya membuka peluang dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah atau IJD.
“Kami coba usulkan lewat IJD, karena pendanaannya bisa bersumber dari pemerintah pusat. Semoga disetujui,” pungkasnya.
